文章基本信息

标题：PERAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
本地全文：下载
作者：Figur Rakasiwi ; Figur Rakasiwi
期刊名称：Unnes Law Journal
印刷版ISSN：2252-6536
出版年度：2014
卷号：3
期号：2
页码：42-50
语种：Indonesian
出版社：Universitas Negeri Semarang
摘要：Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja terpenuhi, serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.Namun kenyataannya tidak demikian, banyak terjadi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum, dalam hal ini perlunya peran dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberikan solusi.Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan yuridis empiris dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dewan Pengupahan Provinsi meliputi dari bulan Januari sampai dengan bulan November,yaitu pada bulan tersebut terdapat kegiatan bulanan seperti survei KHL bulan Januari sampai bulan September, pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember melakukan prediksi nilai KHL dengan cara y.o.y (year on year),kemudian setelah itu membuat rumus formula penghitungan umk dengan mempertimbangkan nilai khl, kondisi pasar kerja, produktivitas, dan usaha marjinal. Peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja Dewan Pengupahan Provinsi masih mendapati kendala, dan upaya untuk mengatasinya yaitu:sulitnya bersepakat saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara pendekatan persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil;banyak kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi; data hasil survei KHL tidak realistisdengan kewajaranlapangan dan terdapat komponen KHL yang tidak sesuai dengan kondisi kabupaten/ kota, maka mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan dimintaagar mengkonfirmasi lagi, untuk komponenKHL yang tidak sesuai maka dipilih komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat; terlalu banyak rumus formula penghitungan UMK dan prediksi KHL, upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat jenis rumus formula yang dibutuhkan.Saran untuk Dewan Pengupahan Provinsi adalah mampu melepas ideologi pribadi dan kelompok, sehingga tugas dapat dilaksanakan lebih baik lagi.
其他摘要：Manpower development should be organized in such a way, so that the rights and protections for workers' fundamental fulfilled, and at the same time can create conditions conducive to the development of the business. But the reality is not so, a lot going
关键词：Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah; Upah minimum
其他关键词：Role of the Board of the Central Java Provincial Wage ; Minimum Wage _________